MEJA PENGADUAN
PENGADILAN NEGERI NABIRE
(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan)

Jika anda memiliki informasi dan ingin melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Jayapura yakni pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh aparatur pengadilan, LAPORKAN melalui Meja Pengaduan dengan cara:

1. Datang langsung ke Meja Pengaduan Pengadilan Tinggi Jayapura dan laporkan pelanggaran yang anda ketahui dengan
disertai bukti-bukti kepada petugas meja pengaduan;
2. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire, kirim ke alamat
Kantor Pengadilan Negeri Nabire, Jl. Merdeka No.69, Kelurahan Karang Mulia, Nabire-Papua;atau
3. Pengaduan disampaikan melalui situs online Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan alamat situs http://siwas.mahkamahagung.go.id
PRIVASI

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Nabire akan merahasiakan identitas anda sebagai PELAPOR dan menghargai informasi yang anda sampaikan

MATERI LAPORAN

Fokus kami kepada materi informasi yang anda laporkan. Penanganan whishtlelblowing tidak menangani pengaduan yang terkait dengan masalah perkara

Dalam Hal Pengaduan diajukan secara tertulis, memuat :

1. Identitas Pelapor
2. Identitas Terlapor jelas
3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor
5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis kedalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan

Dalam Hal Pengaduan diajukan secara elektronik, memuat :

1. Identitas Pelapor
2. Identitas Terlapor jelas
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor
5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai. pengaduan dapat ditindaklanjuti

Hak-hak Pelapor

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/ pengaduan yang didaftarkannya;
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
5. Mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya; dan
6. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya

Hak-hak Terlapor

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan
4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.
5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti

Selengkapnya: