Pendampingan Pembangunan ZI Oleh BPS Kabupaten Nabire Pada Pengadilan Negeri Nabire

Pada hari Rabu, 03 Maret 2021, Pengadilan Negeri Nabire mengadakan Sosialisasi Pembangunan ZI yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire guna memantapkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Nabire.

 

Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan awal pada Pengadilan Negeri Nabire yang diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2021.

    

Menurut Kepala BPS Kabupaten Nabire, Ouceu Satyadipura, S.ST GraDipl. Pst.,MAPS, Pengadilan Negeri Nabire merupakan salah satu instansi dari dua instansi di Kabupaten Nabire yang sudah diusulkan untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

 

Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja serta Komitmen Bersama Tahun 2020

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengan Audio”]
Pada Hari Senin tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Ruang Sidang Purwoto G. Subrata, Pengadilan Negeri Nabire Kelas II melaksanakan Penandatangan Pakta Integritas oleh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, dan Staf di lingkungan Pengadilan  Negeri Nabire Kelas II. Pembacaan Pakta Integritas ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Bapak Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Nabire.
Sementara Pembacaan Maklumat Pelayanan dilaksanakan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire, Ibu Cita Savitri, SH.,MH. Acara Selanjutnya adalah Penandatangan Pakta Integritas oleh Seluruh Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Nabire.
Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah  Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Negeri Nabire untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN DI PENGADILAN NEGERI NABIRE

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengan Audio”]
 
Nabire, Senin tanggal 11 November 2019 bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Nabire pada pukul 08.00 WIB seluruh jajaran Pengadilan Negeri Nabire berkumpul untuk melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1561/SEK/HM.01.2/11/2019 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, pada Hari Senin tanggal 11 November 2019.

Upacara bendera tersebut dipimpin langsung Inspektur Upacara Ibu Cita Savitri, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire. Upacara diawali dengan laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan dimulai, kemudian Pengibaran Bendera Merah Putih oleh Petugas, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Teks Pancasila dan pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pembacaan Pesan Pesan Perjuangan dari Para Pahlawan Nasional. Dalam Amanat Inspektur Upacara Ibu Cita Savitri, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan membacakan amanat Menteri Sosial RI dengan tema “ AKU PAHLAWAN MASA KINI”. Upacara ini dihadiri oleh Para Hakim, Para Pejabat Struktural dan Fungsional serta karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Nabire.

Dengan pelaksanaan upacara memperingati Hari Pahlawan ini diharapkan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Nabire dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dengan meningkatkan Rasa Kebangsaan dan memperkokoh persatuan bangsa demi tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.